[Karya KBM5] Cara Gus Dur Memenangkan Demokrasi Papua

Posted on

Tidak banyak yang merekam jejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Papua ketika ia menjabat sebagai presiden RI ke-4. Meski berkuasa sebentar, karakter humanis dan pluralisnya bisa dirasakan oleh masyarakat di sana hingga sekarang.

Adalah Pilep Jacob Semuel Karma (57), tokoh sipil Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bersaksi atas perubahan yang dibawa Gus Dur ketika menjabat presiden. Walau hanya bertemu sekali dengan Gus Dur, sebagai tokoh politik di OPM, ia bisa membaca dan merekam arah kebijakan Gus Dur yang pro demokrasi.

Lelaki kelahiran 15 Agustus 1959 di Kabupaten Biak ini sangat berterima kasih kepada Gus Dur karena semasa jadi presiden, ia mendapatkan abolisi (penghapusan seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana). Karma adalah salah satu nama yang mendapatkan kebebasan waktu Gus Dur presiden.

Masa penahanan Karma akibat makar sebetulnya sudah habis kala itu, namun ia masih harus menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Ia akan masuk kembali masuk penjara jika MA sudah mengeluarkan keputusan tambahan hukuman kepadanya. “Tapi, belum turun keputusan, Gus Dur memberikan abolisi, saya dibebaskan demi hukum dan berstatus tahanan kota,” ujarnya di Jogjakarta, Senin (22/08/2016) malam.

Pada tahun 2005, Karma juga kena hukuman lagi setelah memobilisasi massa mengibarkan bendera Kejora pada 1 Desember 2014 di Lapangan Trikora, Abepura, Jayapura, dalam rangka peringatan HUT ke-43 OPM. Dituduh makar yang ke sekian, ia divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jayapura (26/05/2005).

Di masa Gus Dur jadi presiden, apa yang dilakukan oleh Karma pada tahun 2005 itu tidak akan berbuntut panjang. Pasalnya, Gus Dur memberikan ruang bebas kepada masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora asal dipenuhi dua syarat, yakni tidak lebih besar dan tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih Indonesia.

Ketika itulah Karma yang merupakan PNS di Kantor Gubernur Papua itu, bebas memasang  dua bendera (Merah Putih dan Bintang Kejora) di mobil kantornya, lengkap berpakaian dinas sipil pegawai negeri serta tidak kuatir dituduh makar.

Lebih dari itu, teriak “Papua Merdeka!” pun di zaman Gus Dur mendapatkan kebebasan, “itu kita lakukan dan memang tidak ada masalah,” tutur Karma memuji kepemimpinan Gus Dur yang tidak hanya berjanji saja. Bukti yang ditunjukkan Karma adalah tidak adanya tentara atau polisi yang melarang teriakan makar itu. Ini yang tidak ditemukan di masa kepemimpinan presiden lainnya.

“Waktu itu tahanan politik OPM dan GAM dibebaskan semua. Jadi tidak ada tahanan politik,” tambah Karma melanjutkan perbincangan. Tahanan politik dibebasakan karena mereka hanya dianggap berbeda pendapat. Gus Dur tidak mempermasalahkan hal itu.

Tapi Karma juga kuatir, orang seperti Gus Dur itu secara politik akan membuat warga Papua terlalu senang. “Gila kan ini orang, kalau begini terus, saya kan tidak dapat pendukung dong di Papua,” imbuhnya.

Selain membebaskan pengibaran bendera Bintang Kejora dan tahanan politik, Gus Dur juga mengembalikan sebutan pulau dari Irian ke Papua. Dulu, terang Karma, tidak ada yang berani menyebut dirinya “aku orang Papua”. Begitu pengakuan tersebut didengar oleh aparat, bukan tidak mungkin akan terjadi represi.

Mereka yang teriakannya bernada makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan mendapatkan kesempatan dianiaya, dibilang antek-antek Belanda, bahkan bisa lebih fatal dari itu. “Untuk menyebut diri ‘kami orang Papua’ saja dulu kami langsung disebut separatis,” tandas Karma. Kini, putra Papua bangga menyebut dirinya sebagai orang Papua. Sekali lagi, berkat Gus Dur.

Fajar Gus Dur

Gus Dur jarang ke Papua waktu jadi presiden. Kesibukan Gus Dur mengurus keutuhan NKRI karena terjadinya konflik SARA dimana-mana, di tengah Indonesia mendapatkan tekanan luar negeri, membuatnya tidak sempat fokus mengurus Papua. Seingat Karma, tahun 2000-an Gus Dur pernah ke Papua hanya untuk melihat fajar di sana.

Namun diakui olehnya juga, karakter Gus Dur yang humanis dan pluralis tidak bisa dilupakan. Di mata orang Papua, Gus Dur dianggap sosok yang secara laku betul-betul menghargai perbedaan pendapat, sehingga represi politik di Papua pada zaman Gus Dur turun drastis. Apa yang diminta oleh masyarakat Papua diwujudkan oleh Gus Dur. Masyarakat pun merasakan hidup dalam alam demokrasi dan kebebasan berpendapat yang terjamin haknya.

Bagi sebagian pengamat, laku politik Gus Dur dianggap sembrono karena terkesan memberi angin kemerdekaan kepada Papua, sementara sebagai presiden, dia punya kewajiban menjaga keutuhan NKRI. Anggapan itu dianggap salah oleh Karma. Gus Dur baginya adalah pemimpin yang menghargai hak setiap warga di dunia, dan tidak pernah berkhianat sebagai presiden RI.

Ketika Karma menanyakan ke Gus Dur tentang tindakan apa yang diambil jika seorang aktivis Papua semacam Theys Hiyo Eluay memproklamasikan Papua Merdeka, “ingat loh, paling jauh akan saya suruh tangkap dia,” jawab Gus Dur ketika menjadi pembicara di acara Seminar Memperingati 1 Tahun Kematian Theys di Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur pada tahun 2002.

Theys Hiyo Eluay adalah Mantan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) yang didirikan Gus Dur saat menjabat sebagai presiden RI ke-4. Pada tahun 1999, Theys pernah mencetuskan Dekrit Papua Merdeka dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Namun ia kemudian tewas terbunuh di dalam mobilnya setelah diculik pada 10 November 2001.

Jawaban Gus Dur yang membatasi instruksi pada kalimat “tangkap!” dan tidak menyuruh lanjut memerintahkan untuk membunuh, punya pengertian politis.

Menurut Karma, ujaran Gus Dur “tangkap!” ditafsir begini: jika Gus Dur meminta menangkap, maka akan ada blow up media internasional. Tekanan politik dunia pun datang. Jika terjadi tawar menawar politik di Papua karena penangkapan itu disorot media asing, lalu masyarakat menuntut merdeka, posisi Gus Dur sebagai presiden tidak bisa disalahkan karena secara hukum dia tidak mendukung gerakan OPM.

Di sinilah Karma menghormati cara politik demokrasi Gus Dur. Sebagai presiden, Gus Dur sadar sejarah dan taat konstitusi. “Saya seorang humanis dan seorang pluralis, jadi saya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,” hanya itu yang pernah diucapkan Gus Dur kepada Karma. Itu juga yang membuat Gus Dur tidak mau melakukan pelanggaran kemanusiaan lakinya perintah membunuh dan menindas rakyatnya.

Hakikatnya, Gus Dur hanya ingin mengembalikan supremasi sipil ketika dia berkuasa. Dalam pemahaman itu, militer harus tunduk di bawah sipil dengan panglima tertinggi yang disebut presiden. Karena itulah, Gus Dur adalah panglima demokrasi yang sangat dihormati oleh semua warga Papua hingga kini. “Gus dur ada di setiap hati orang Papua,” ucap Karma.

Kisah seorang sahabat bernama Abdul Wahab yang berdakwah di Papua bisa dijadikan bukti bahwa jejak Gus Dur tetap ada di hati warga Papua. Kepada penulis, Kang Wahab dimudahkan bergaul dengan suku-suku di sana ketika dia mengaku sebagai warga NU santri Gus Dur.

Orang-orang Gus Dur di sana dianggap sebagai manusia bijak yang tidak akan membuat kerusakan sistem dan tatanan sosial. Karena yakin akan membawa kebaikan, Kang Wahab diberikan fasilitas gratis oleh owner sebuah hotel berbintang untuk menunjang safari dakwahnya selama di Papua. Padahal dia bukan muslim.

Kepada siapa dia harus berterima kasih, saya tidak menjawab Kang Wahab. Yang pasti, cara Gus Dur memenangkan hati orang Papua agar mereka mencintai dan menghormati hak setiap warga, bukan hanya wacana, tapi sungguh itu nyata. Gus Dur itu tokoh Indonesia cermin mercusuar dunia. Alfatihah!

www.muslimedianews.com
www.arrahmah.co.id
www.moslemforall.com

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *